Latihan Militer RI-China dan Bandul Stabilitas Perairan Asean

Ilustrasi latihan perang TNI AL dan Angkatan Laut China. (Arsip Koarmada I)


Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menggelar pelatihan dengan kapal perang Angkatan Laut China pada 8 Mei di Laut Jawa.

Kegiatan itu menimbulkan banyak pertanyaan mengingat China pernah menerobos perairan Natuna tahun lalu, dan berkonflik dengan sebagian negara Asia Tenggara, karena klaim wilayah di Laut China Selatan.

Panglima Komando Armada I, Laksamana Muda TNI AL Abdul Rasyid menyatakan latihan atau passing exercise dengan kapal Tiongkok merupakan kegiatan latihan yang lumrah dilaksanakan oleh angkatan laut negara-negara di dunia.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, mengatakan pelatihan tersebut lazim. Sebab, pasukan angkatan laut harus saling mengenal.

Dengan adanya kerja sama itu kedua negara juga dapat saling belajar, saling mengenal dan saling mengantisipasi.

"Dengan kerja sama, kita (Indonesia) bisa saling belajar, kita mengetahui doktrin dia (China), strategi dia, dan belajar juga koordinasi dengan angkatan lain," ujar Rezasyah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (11/5).

Menurutnya langkah China dengan mendekati Indonesia melalui diplomasi TNI AL dinilai tulus. Pasalnya, China terbiasa menerapkan hubungan multi-aktor dengan pemerintah, dunia usaha dan kalangan profesi.

Kerja sama berupa pelatihan itu, kata Rezasyah, sudah direncanakan jauh-jauh hari. Hal tersebut diharapkan dapat berlanjut ke tingkat yang lebih serius.

"Untuk itu kan harus dibahas secara mendalam oleh kedua negara dan membuat nilai tambah bagi Angkatan Laut masing-masing, juga tidak menjadi kecaman bagi negara-negara lain," ujarnya.

Ia yakin, setelah adanya latihan gabungan dengan China minggu ini, tak menutup kemungkinan ada pelatihan dari negara lain. Misal Korea Selatan atau Jepang.

Menurut Pengamat Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu, pelatihan gabungan itu merupakan hal yang baik karena melalui pengawasan TNI.

"Jadi screening mereka juga harus ketat supaya kerja sama itu harus lolos dari screening standar yang susah diterapkan," ujarnya.

Selain untuk kepentingan terbatas di bidang militer, latihan gabungan itu berguna untuk memperkuat kerja sama yang dibutuhkan.

Indonesia dan China diketahui saling ketergantungan. Indonesia butuh China, pun sebaliknya. Bentuk ketergantungan itu berupa stabilitas kawasan.

"Kita menjaga stabilitas di Asia Tenggara tanpa mengisolasi China," kata Aleksius.

Latihan gabungan itu bukan berarti Indonesia berpihak kepada China, di tengah ketegangan yang meningkat antara negara itu dengan sejumlah negara.

"Kita (Indonesia) juga buka (pelatihan) dengan militer Amerika Serikat. Jadi masih dalam koridor politik bebas aktif."

Jika hanya pelatihan gabungan dari kedua negara adidaya itu, negara pimpinan Jokowi, menggunakan perannya sebagai negara bebas aktif. Dengan memberi catatan, dilarang membangun pangkalan militer di wilayah Indonesia.

Latihan itu juga menguntungkan kedua negara. Bagi Indonesia dapat belajar banyak hal termasuk teknologi dan strategi kemiliteran China, bagi Negeri tirai bambu itu dapat mencari jalan tengah kalau suatu waktu melintasi perairan Natuna

Januari tahun lalu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI memergoki puluhan kapal ikan beserta kapal penjaga pantai dan kapal fregat China menerobos wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

Selain menerobos, kapal-kapal China itu juga mengambil ikan di wilayah ZEE Indonesia.

Bakamla RI sempat melakukan pengusiran terhadap kapal-kapal China itu. Kendati sempat menjauh, kapal-kapal tersebut kembali memasuki perairan Indonesia.

RI melayangkan nota protes. Namun, China menyatakan negaranya memiliki hak historis dan berdaulat atas perairan di sekitar Kepulauan Nansha di Laut China Selatan, yang dianggap pemerintah Indonesia masih wilayah ZEE miliknya.

Menurut Aleksius, Indonesia perlu bekerja sama dengan China juga untuk menjaga stabilitas di Laut China Selatan.

Meski sudah ada kerjasama, bila China melanggar, maka Indonesia harus bersikap tegas. Sebab, keutuhan wilayah Indonesia tetap terjaga dan diakui hukum internasional.

Rezasyah berharap lewat diplomasi TNI AL itu, Indonesia dapat memberi pesan yang dapat dimengerti China dengan tegas menggunakan bahasa militer.

Kerja sama damai itu merupakan kewenangan Indonesia sebagai negara yang menerapkan non-aligned (tak berpihak). Kalaupun kerja sama dilakukan di kawasan Asia Tenggara, konsep kerja sama itu berupa peace zone plurality sebagaimana prinsip Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

Di situ pula kesempatan Indonesia untuk menegakkan hukum internasional Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Kerja sama ini harus dikomunikasikan kepada dunia, agar mereka tidak melihat Indonesia beralih dari bebas aktif menjadi pro china.

China senang dengan adanya kesempatan ini. Sebab secara psikologis dapat menggoyang negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang dan India.

"Dengan demikian masing-masing akan mengambil untung dari kerjasama ini." katanya.

Sehingga kerja sama itu bisa digunakan untuk menekankan kewenangan dan kepemilikan perairan Natuna bila China berulah lagi.

"Harus ada ketegasan mempertahankan laut Natuna Utara. Kita bisa kemukakan itu dengan mereka. Dengan demikian mereka sadar kita ini serius. Kita tidak main-main dengan kedaulatan", kata Rezasyah.

Di sisi lain, hubungan China dan Australia memburuk dalam berbagai hal. Salah satunya soal Taiwan.

China menganggap Taiwan adalah bagian dari wilayahnya dan berjanji bakal merebut bahkan dengan kekerasan jika diperlukan. Sementara Australia yang merupakan sekutu Amerika Serikat mendukung kedaulatan Taiwan.

China bahkan mengecam Australia jika nekat berkongsi dengan AS soal Taiwan.

Indonesia, menurut Rezasyah, tidak pernah berpikir China mengambil alih pulau Taiwan. Sebab hal itu akan berdampak terhadap wilayah-wilayah lainnya yang diklaim negara lain.

"Kalau sudah begini Natuna kita terganggu," katanya.

Sementara menurut Aleksius, meluasnya konflik dukungan kedaulatan Taiwan dari negara barat, tak perlu menjadi urusan Indonesia.

Indonesia, kata Aleksius, memiliki kepentingan konflik antar kedua negara itu jika mereka mengganggu stabilitas regional. Selain itu, Indonesia tetap konsisten dengan politik bebas aktif agar bisa memposisikan diri, sehingga bisa merangkul China dan Amerika Serikat.

"Hakekat negara menengah ya begitu bermain dengan mendayung di antara dua karang itu. Jangan ditabrak karangnya," kata Aleksius.


Sumber :  cnnindonesia.com

No comments

Powered by Blogger.