Taliban Disebut Pakai Mazhab Hanafi Jadi Patokan Pemerintahan

Senin, September 06, 2021 Majalah Holiday 0 Comments

Taliban disebut selama ini ingin menjadikan mazhab fikih Islam aliran Hanafi sebagai patokan dalam pemerintahan di Afghanistan. (AP/Rahmat Gul)


Taliban disebut selama ini ingin menjadikan mazhab fikih Islam aliran Hanafi sebagai patokan dalam pemerintahan di Afghanistan.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Direktur Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, dalam webinar terkait masa depan perdamaian dan rekonsiliasi Afghanistan pada Jumat (3/9).

Kadir menuturkan bahwa keinginan Taliban ini menjadi salah satu batu ganjalan rekonsiliasi antara kelompok tersebut dan pemerintah Afghanistan yang digulingkan.


"Masalahnya, selama ini bukan Taliban ingin membentuk negara Islam. Afghanistan dari dulu adalah negara Islam, syariat Islam berlaku sejak dulu di sana. Taliban hanya merasa tidak cukup dengan konstitusi dalam Republik Islam Afghanistan saat ini," kata Kadir dalam diskusi Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilisations (CDCC) itu.

Menegaskan maksudnya, Kadir berkata, "Taliban tidak mau hanya penerapan syariat Islam saja, tapi juga harus ada rujukan terkait mazhab Hanafi sebagai patokan mazhab negara."

Kadir melontarkan pernyataan ini ketika Taliban dikabarkan akan mengumumkan  pemerintahan baru Afghanistan dalam waktu dekat. Salah satu petinggi Taliban, Mullah Baradar, juga disebut-sebut akan menjadi pemimpin pemerintah itu.

Meski demikian, sampai saat ini belum jelas bentuk pemerintahan baru Afghanistan di era Taliban. Namun, sejak kembali berkuasa, petinggi Taliban menyebut Afghanistan sebagai Emirat Islam Afghanistan.

"Kita tidak tahu persis bagaimana yang dimaksud dengan negara emirat yang mereka usung. Detailnya juga belum jelas. Taliban hanya mengatakan emirat tidak sama dengan Uni Emirat Arab (UEA), tapi kita belum tahu bagaimana sebenarnya ini," kata Kadir.

Menurut Kadir, masyarakat Internasional, termasuk Indonesia, sepatutnya memberikan kesempatan kepada Taliban membuktikan janji kelompok tersebut untuk menjalankan pemerintahan yang inklusif dan akan melindungi hak-hak perempuan.

Masyarakat internasional membutuhkan tolok ukur yang jelas dan substantif agar dapat menilai Taliban benar-benar menjalankan janjinya tersebut atau tidak.

"Mungkin elemen pertama yang harus diperhatikan adalah apakah Taliban masih konsisten atas komitmennya melakukan rekonsiliasi nasional? Karena itu janji mereka. Sekarang mereka sudah menang, apakah masih mau berunding dan merangkul kelompok lain? Atau merasa winner takes all?" ucap Kadir.




Sumber : cnnindonesia.com

0 comments: