Dorong Pemerintah Lobi Malaysia Buka Pengiriman Buruh Migran asal NTB

Selasa, Oktober 05, 2021 Majalah Holiday 0 Comments


Pengusaha Penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) Datuk Fetra Ezimon berharap pemerintah baik di provinsi dan pusat membangun komunikasi dengan otoritas penanganan Covid-19 Malaysia atau dalam istilah negeri jiran itu Majelis Tindakan Negara.

 

 

“Semacam satgas Covid-19,” katanya dalam logat Melayu yang masih kental di kantor perusahaannya, kawasan Karang Jangkong, Mataram, Rabu.

 

 

“Kami berharap Pemerintah Indonesia melalui Dubes RI yang di Kuala Lumpur membahas tentang PMI dengan Majelis Tindakan Negara Malaysia,” kata pria yang akrab disapa Ezi itu.

 

 

Menurutnya banyak pengusaha perladangan di sana berharap kedua negara mulai membuka kran pengiriman.  Di NTB saja, saat ini terdapat 4000 calon PMI yang sudah mendapatkan visa bekerja ke Malaysia. Namun tidak bisa berangkat karena terbentur Kepmenaker 151/2020 yang isinya menghentikan sementara pengiriman TKI karena alasan Pandemi Covid-19.

 

 

Apakah ganjalan pembukaan kran disebabkan juga oleh masa peralihan kekuasaan di Malaysia? 

 

 

Ezi menyatakan persoalan politik di Malaysia tidak mengganggu pengiriman tenaga kerja ke negara tersebut. Malaysia saat ini membutuhkan tenaga kerja khususnya yang bekerja di ladang.

 

 

Sementara untuk Covid-19 Ezi menegaskan perusahaan pengirim tenaga kerja tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Semua PMI yang akan bekerja dikarantina dan di tes swab serta PCR.

 

 

“Kita siap menerapkan Prokes, kita lakukan swab dan PCR serta karantina, bahkan karantina dilakukan di hotel, kami sangat siap untuk mematuhi aturan itu,” tegas pengurus APPMI itu.

 

 

Sementara itu Senator NTB Evi Apita Maya mengungkapkan dorongan membuka keran pengiriman PMI sudah dilakukan dari daerah hingga pusat. Evi optimis upaya ini akan berbuah hasil baik, mengingat dirinya berkeyakinan pemerintah juga tentu tidak ingin membatasi keinginan rakyatnya untuk memperbaiki ekonomi.

 

Di pusat desakan itu disuarakan melalui pertemuan antara DPD RI dengan Menteri Tenaga Kerja yang dihadiri juga oleh APPMI.

 

 

“Kita berharap Kepmenaker 151 itu dicabut, selain itu DPD RI juga meminta pemerintah Indonesia segera membuka pembicaraan dengan pemerintah Malaysia untuk pembukaan dan pengiriman PMI ke negeri jiran tersebut,” terangnya.

 

 

Evi menyatakan DPD RI terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut.

 

 

“Ini demi PMI kita di NTB, sejak pandemi ini banyak di pulangkan dan kita tidak bisa mengirim lagi PMI karena terbentur surat dari Kemenaker, inilah yang kami perjuangkan semoga ada hasil yang baik,” harapnya.

 

 

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) H Muazzim Akbar menyatakan sejak diterbitkannya surat penghentian pengiriman PMI, perusahaan pengiriman mati suri semua.

 

 

“Saat ini ada 56 negara yang sudah dibuka namun tidak dengan Malaysia, sementara kita tahu PMI terbesar itu berasal dari NTB, kita dorong Pemprov NTB untuk bersurat ke Kemenaker membahas masalah ini,” ucap Muazzim.

 


 

Sumber : Lombokpost

0 comments: