Menaker: Pengawas Ketenagakerjaan Harus Berintegritas

Jumat, Oktober 08, 2021 Majalah Holiday 0 Comments

  Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta setiap aparatur sipil negara (ASN) Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

 

 

Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 juga dituntut untuk dapat melakukan pembinaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang menerapkan protokol kesehatan dan melakukan pengaturan pelaksanaan sistem kerja pada masa pandemi, serta mendorong langkah-langkah pencegahan dalam pemutusan hubungan kerja (PHK).

 

 

"Tugas sebagai Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak semestinya terhenti karena pandemi Covid-19. Hambatan yang ada harus kita ubah menjadi peluang dan tantangan," ucap Menaker Ida Fauziyah saat membuka pertemuan pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 internalisasi dan implementasi core values berakhlak secara virtual, Selasa.

 

 

Dalam sambutannya Ida Fauziyah mengatakan, dalam melihat besarnya peran dan tugas ASN Pengawas Ketenagakerjaan dan penguji K3, maka core values berakhlak dan employer branding “Bangga Melayani Bangsa” sangatlah penting untuk dapat terinternalisasikan dan terimplementasikan dalam setiap ASN pengawas dan penguji K3.

 

Adanya core values dan employer branding tersebut juga sejalan dengan komitmen dan upaya untuk melakukan reformasi pengawasan dalam meningkatkan kapasitas integritas dan profesionalitas SDM Pengawasan Ketenagakerjaan.

 

 

"Saya ingin semua ASN pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 bisa semakin profesional dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat dan memajukan pembangunan ketenagakerjaan," katanya.

 

 

Ida Fauziyah menginginkan pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 dapat menerapkan 7 nilai dasar yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau disebut berakhlak.

 

 

 

"Dengan adanya 7 nilai dasar tersebut, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 harus dapat menginternalisasi dan mengimplementasi core values di setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan pelayanan serta pengujian K3," ucapnya.

 

 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Haiyani Rumondang, menjelaskan, sesuai dengan 9 Lompatan Besar Kemenaker, Pengawas Ketenagakerjaan dituntut untuk mampu melakukan reformasi pengawasan ketenagakerjaan, salah satunya melalui kolaborasi serta membangun sinergi dengan stakeholders ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

 

 

"Perlunya peningkatan kapasitas integritas dan profesionalitas SDM pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan reformasi pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan 9 lompatan besar ketenagakerjaan," ucapnya.

 

 

Menurut Haiyani, pentingnya pemahaman dan penanaman core values dan norma berakhlak serta employer branding ASN “Bangga melayani Bangsa” pada setiap individu Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3.

 

 

Harapan Menaker tersebut di atas tak berlebihan, sebab banyak pekerja dan buruh mengeluh karena tidak berfungsinya pengawas ketenagakerjaan Kemenaker. Pengawas ketenagekerjaan selalu membela pengusaha bisa terjadi sengketa antara buruh dan pekerja. Selain itu, tidak sedikit oknum pengawas ketenagakerjaan melakukan pemerasan terhadap pengusaha.

 

 

Beberapa waktu lalu, inspeksi mendadak yang dilakukan Dirjen Penempatan dan Perluasan Kerja Kemenaker terhadap beberapa penampungan pekerja migran Indonesia gagal, karena beberapa oknum pengawas ketenagakerjaan kerja sama dengan pengusaha pengiriman PMI ilegal ke luar negeri.

 

Sumber :beritasatu.com

0 comments: