Miris Nasib Buruh Migran Indonesia, Diperlakukan Tak Manusiawi di Malaysia

Senin, November 29, 2021 Majalah Holiday 0 Comments


Sejumlah aktivis dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) dan Solidaritas perempuan menggelar aksi di depan Kedubes Malaysia. Mereka menyuarakan nasib buruh migran asal Indonesia yang mendapat perlakukan tak manusiawi di Sabah, Malaysia.
 
 
 
"Investigasi KBMB mengungkap adanya kasus hilangnya nyawa seorang buruh migran yang tengah hamil akibat perlakuan yang tidak manusiawi di pusat penahanan sementara," demikian siaran pers dari KBMB dan Solidaritas Perempuan yang diterima kumparan, Kamis.
 
 
Berikut pernyataan lengkap KBMB dan Solidaritas Perempuan:
 
Pada hari pertama kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta untuk menyerahkan petisi. 
 
Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi perempuan buruh migran yang masih terus mengalami kerentanan dan ancaman berlapis dari proses perekrutan hingga di pusat penahanan sementara. 
 
Investigasi KBMB mengungkap adanya kasus hilangnya nyawa seorang buruh migran yang tengah hamil akibat perlakuan yang tidak manusiawi di pusat penahanan sementara.
 
 
Kerentanan yang dialami perempuan buruh migran menjadi penanda bahwa ketidakadilan masih terus dialami oleh perempuan. Negara sebagai otoritas memiliki tanggung jawab penuh, namun kerap abai sehingga menyebabkan penindasan berlapis pada perempuan.
Otoritas Sabah telah melakukan operasi penangkapan buruh migran tak berdokumen secara besar-besaran di lokasi perbatasan, perkebunan, dan perkotaan. Razia dilakukan dengan alasan untuk menurunkan kasus penularan Covid-19. 
 
Namun, yang terjadi justru sebaliknya, klaster COVID-19 di pusat penahanan semakin meningkat dan tanpa ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai. 
 
Sejak Januari sampai November 2020, pemerintah Sabah telah menangkap setidaknya 12,800 buruh migran tak berdokumen. Angka ini lebih sedikit dari jumlah tahanan imigrasi yang berhasil dideportasi sepanjang tahun 2020, sejumlah 7,673. Tingginya jumlah penangkapan dibanding jumlah deportasi menjadi salah satu penyebab berbagai pusat tahanan menjadi semakin penuh sesak.
 
Pada 31 Agustus 2021, setelah melakukan proses investigasi, Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) membuat sebuah petisi online untuk memprotes berbagai operasi penangkapan buruh migran tak berdokumen di tengah situasi pandemi. 
 
Petisi ditujukan kepada berbagai otoritas di Sabah yang kami nilai bertanggung jawab atas berbagai operasi penangkapan massal tersebut, seperti Jawatan Imigrasi Malaysia (JIM) Negeri Sabah, Menteri Besar (Chief Minister) Sabah, dan Jawatan Kesihatan Negeri Sabah.
Sampai hari ini petisi tersebut telah mendapatkan dukungan dari 313 individu dan organisasi baik dari Indonesia, Malaysia maupun negara lainnya.
 
 Pada hari ini KBMB ingin menyerahkan langsung petisi tersebut kepada perwakilan pemerintah Malaysia di Indonesia. 
 
 
Penyerahan petisi tersebut juga merupakan bentuk protes kami kepada pemerintah Sabah, Malaysia, yang masih terus melakukan berbagai operasi penangkapan berskala besar, walau sudah terbukti tidak efektif dalam menekan laju penularan Covid-19.
 
 
Namun, perwakilan dari Kedutaan Besar Malaysia yang menemui massa aksi menolak memberikan komentar. Bersamaan dengan penyerahan petisi tersebut, kami juga ingin menyampaikan temuan investigasi terbaru kami tentang memburuknya kondisi para buruh migran dan keluarganya yang ditangkap dan ditahan di pusat tahanan sementara dan lokasi-lokasi serupa tahanan lainnya di Sabah, Malaysia.
 
 
Investigasi tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan sebanyak 25 buruh migran yang baru saja dideportasi dari sebuah Pusat Tahanan Sementara (PTS), di Tawau, Sabah, Malaysia. Wawancara mendalam dilakukan di shelter milik pemerintah di pulau Nunukan sepanjang 23 – 27 Oktober 2021. Berdasarkan wawancara tersebut kami menemukan setidaknya empat pelanggaran HAM yang berlaku massal, sistematis dan rutin:
 
Pertama, penghukuman dan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan masih terus berlangsung di PTS Tawau, Sabah, Malaysia. Bentuk-bentuk penghukuman dan perlakuan tidak manusiawi tersebut meliputi pemukulan, pengeroyokan oleh petugas PTS kepada deportan yang dianggap melakukan kesalahan berat, dipaksa duduk jongkok berjam-jam, dan duduk di teralis besi selama berjam-jam.
 
Kedua, masih buruknya kondisi di dalam PTS Tawau, Sabah, Malaysia. Hal ini meliputi ketiadaan air bersih di dalam PTS yang masih terus berlanjut sampai saat ini. Akibatnya, hampir seluruh tahanan mengalami penyakit kulit parah seperti scabies dan kekurangan gizi. 
 
Ketiga, pemborgolan selama 24 jam perhari, 7 hari seminggu, selama satu sampai dua bulan di lokasi penahanan transit. Akibat dari tingginya jumlah penangkapan dibandingkan jumlah deportasi, hal ini membuat baik penjara maupun pusat tahanan imigrasi Tawau menjadi semakin sesak. Hal bukannya diatasi dengan menghentikan penangkapan massal dan mempercepat proses deportasi, namun direspons dengan menciptakan lokasi-lokasi penahanan transit sebelum deportan dikirim dari penjara ke pusat tahanan imigrasi. 
 
Keempat, tingginya angka kematian di dalam PTS Tawau, Sabah. Akibat kondisi yang buruk di dalam PTS dan hampir tidak adanya akses terhadap pelayanan kesehatan, banyak tahanan yang kemudian mengalami sakit. Beberapa dari mereka mengalami sakit berat dan terlalu terlambat dibawa ke rumah sakit. Ketika kondisinya sudah terlalu parah, baru mereka akan dibawa ke rumah sakit. Hal ini menyebabkan banyak tahanan yang meninggal di dalam PTS, bahkan salah satu perempuan hamil meninggal karena penyiksaan dan tidak adanya fasilitas yang melindungi mereka di PTS.
 
Maka, Koalisi Buruh Migran Berdaulat menuntut agar otoritas Sabah segera:
 
1. Menghentikan segala bentuk operasi penangkapan kepada migran tak berdokumen. Hanya dengan menghentikan segala bentuk operasi penangkapan inilah migran akan merasa aman dan tidak perlu bersembunyi dari otoritas. Dengan demikian upaya-upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, termasuk melalui vaksinasi kepada populasi yang hidup di Sabah menjadi lebih mudah dilakukan.
 
2. Menghentikan segala bentuk penyiksaan, penghukuman, perlakuan tidak manusiawi, dan merendahkan kepada seluruh tahanan imigrasi.
 
3. Memperbaiki kondisi di dalam PTS, memenuhi standar minimum penahanan orang di dalam PTS, termasuk memberikan akses terhadap air bersih, makanan, dan akses kesehatan yang layak.
 
4. Menghentikan praktik pemborgolan, termasuk juga segera melakukan penyelidikan untuk kemudian mengadili dan menghukum mereka yang dianggap bertanggung jawab atas seluruh praktik penyiksaan dan kematian di dalam pusat tahanan sementara di Tawau, Sabah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber :kumparan.com

0 comments: