Terkinis Bisnis: Balik Modal Kereta Cepat 139 Tahun dan Penumpang Wajib Antigen

Rabu, November 03, 2021 Majalah Holiday 0 Comments

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa dimulai dari ekonom senior Faisal Basri, membuat skema perhitungan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung balik modal setelah 139 tahun. 

 

 

Selanjutnya kabar pemerintah menetapkan aturan baru untuk penumpang perjalanan baik angkutan darat, laut, dan udara di wilayah Jawa- Bali dan YLKI menilai keputusan kewajiban tes Covid-19 untuk penumpang dengan jarak di atas 250 kilometer sebagai kebijakan yang mengada-ada.

 

 

Lalu ada berita tentang Pemerintah menurunkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) DKI Jakarta dari level 2 ke level 1. Berikut empat berita terkini yang menarik perhatian pembaca hingga siang:

 

 

1. Faisal Basri Hitung Proyek Kereta Cepat Baru Balik Modal Setelah 139 Tahun

 

 

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, membuat skema perhitungan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di tengah membengkaknya nilai investasi. Berdasarkan perhitungan simulasi sederhana, Faisal mengatakan proyek ini baru bisa balik modal hingga 139 tahun mendatang.

“Kalau nilai investasi Rp 114 triliun, dengan kursi yang diisi 50 persen dengan jumlah trip 30 kali sehari dan harga tiket Rp 250 ribu, kereta cepat baru balik modal 139 tahun kemudian,” ujar Faisal dalam webinar bersama Paramadina, Selasa.

Skema tersebut adalah perhitungan terburuk untuk operasional kereta cepat. Dengan nilai investasi yang sama, namun tingkat keterisian kursi lebih tinggi sebesar 60 persen, jumlah trip lebih banyak menjadi 35 perjalanan, dan harga tiket sedikit lebih mahal senilai Rp 350 ribu, Faisal mengatakan proyek itu akan boleh modal lebih cepat menjadi 83 tahun.

Skema lain, Faisal menghitung jika kereta cepat diisi oleh penumpang sebanyak 80 persen dengan jumlah trip 30 kali sehari dan harga tiket Rp 350 ribu. Pada kondisi ini, lama balik modal adalah 62 tahun.

Sedangkan untuk skenario paling optimistis, dengan nilai investasi yang sama namun tingkat keterisian mencapai 100 persen dan jumlah trip 39 kali sehari, modal proyek kereta cepat bisa kembali selama 33 tahun. Syaratnya, harga tiket harus ditetapkan sebesar Rp 400 ribu.

 

2. Aturan Baru Perjalanan: Penumpang Darat dan Laut Wajib Tes Antigen

Pemerintah menetapkan aturan baru untuk penumpang perjalanan baik angkutan darat, laut, dan udara di wilayah Jawa dan Bali. Beleid itu tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Neegri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, 2, dan 1 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 2 hingga 15 November 2021.

Berdasarkan aturan baru, seluruh penumpang angkutan darat dan laut wajib menunjukkan tes Antigen dengan hasil negatif Covid-19. Ketentuan ini berlaku bagi penumpang angkutan pribadi maupun transportasi umum.

“(Penumpang) menunjukkan (hasil tes) Antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut,” berikut bunyi nukilan syarat perjalanan dalam Inmendagri Nomor 57 Tahun 2021.

Selain itu, seluruh pelaku perjalanan domestik harus memperlihatkan kartu vaksin Covid-19 minimal dosis pertama. Adapun bagi angkutan pesawat, penumpang dengan rute masuk atau keluar wilayah Jawa dan Bali maupun intra-Jawa dan Bali wajib menunjukkan tes PCR yang sampelnya diambil H-3 sebelum penerbangan.

3. Penumpang Jarak 250 Km Wajib Antigen/PCR, YLKI: Menggelikan dan Mengada-ada

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai keputusan pemerintah menetapkan kewajiban tes Covid-19 untuk penumpang angkutan darat, baik umum maupun pribadi, dengan jarak di atas 250 kilometer sebagai kebijakan yang mengada-ada. Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan kebijakan itu sulit diimplementasikan di lapangan.

“Wacana kebijakan wajib tes Antigen bagi pengguna kendaraaan motor pribadi hanya bagus di atas kertas saja, tapi pada tataran implementasi kebijakan tersebut menggelikan dan mengada-ada,” ujar Tulus dalam pesan tertulis, Selasa.

Tulus berpendapat aturan ini akan membebani masyarakat dan berpotensi menggerus daya beli. Musababnya, tarif tes Covid-19 lebih mahal ketimbang harga tiket bus atau biaya untuk kebutuhan  perjalanan utama.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah ini akan menimbulkan benturan di lapangan antara pengguna kendaraan, penumpang, serta aparatur. Aturan yang ada justru menyebabkan kerumunan dan ketidak-teraturan lalu-lintas.

Tulus mencium aroma bisnis dalam tes Antigen dan PCR pun makin kentara. Setelah menggugurkan kewajiban syarat PCR bagi penumpang pesawat karena diprotes oleh masyarakat, pemerintah memperluas kebijakan tes ini pada angkutan darat.

 

 

2. Aturan Baru Perjalanan: Penumpang Darat dan Laut Wajib Tes Antigen

Pemerintah menetapkan aturan baru untuk penumpang perjalanan baik angkutan darat, laut, dan udara di wilayah Jawa dan Bali. Beleid itu tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Neegri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, 2, dan 1 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 2 hingga 15 November 2021.

Berdasarkan aturan baru, seluruh penumpang angkutan darat dan laut wajib menunjukkan tes Antigen dengan hasil negatif Covid-19. Ketentuan ini berlaku bagi penumpang angkutan pribadi maupun transportasi umum.

“(Penumpang) menunjukkan (hasil tes) Antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut,” berikut bunyi nukilan syarat perjalanan dalam Inmendagri Nomor 57 Tahun 2021.

Selain itu, seluruh pelaku perjalanan domestik harus memperlihatkan kartu vaksin Covid-19 minimal dosis pertama. Adapun bagi angkutan pesawat, penumpang dengan rute masuk atau keluar wilayah Jawa dan Bali maupun intra-Jawa dan Bali wajib menunjukkan tes PCR yang sampelnya diambil H-3 sebelum penerbangan.

3. Penumpang Jarak 250 Km Wajib Antigen/PCR, YLKI: Menggelikan dan Mengada-ada

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai keputusan pemerintah menetapkan kewajiban tes Covid-19 untuk penumpang angkutan darat, baik umum maupun pribadi, dengan jarak di atas 250 kilometer sebagai kebijakan yang mengada-ada. Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan kebijakan itu sulit diimplementasikan di lapangan.

“Wacana kebijakan wajib tes Antigen bagi pengguna kendaraaan motor pribadi hanya bagus di atas kertas saja, tapi pada tataran implementasi kebijakan tersebut menggelikan dan mengada-ada,” ujar Tulus dalam pesan tertulis, Selasa.

Tulus berpendapat aturan ini akan membebani masyarakat dan berpotensi menggerus daya beli. Musababnya, tarif tes Covid-19 lebih mahal ketimbang harga tiket bus atau biaya untuk kebutuhan  perjalanan utama.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah ini akan menimbulkan benturan di lapangan antara pengguna kendaraan, penumpang, serta aparatur. Aturan yang ada justru menyebabkan kerumunan dan ketidak-teraturan lalu-lintas.

Tulus mencium aroma bisnis dalam tes Antigen dan PCR pun makin kentara. Setelah menggugurkan kewajiban syarat PCR bagi penumpang pesawat karena diprotes oleh masyarakat, pemerintah memperluas kebijakan tes ini pada angkutan darat.

 

 

Sumber :tempo

0 comments: