Alasan Mengapa Bangsa Indonesia Awalnya Mau Kerja Sama dengan Jepang di Era Penjajahan

Rabu, Juni 08, 2022 Majalah Holiday 0 Comments

Bala tentara Jepang/Wikipedia

 Masa pendudukan Jepang di Nusantara yang saat itu masih bernama Hindia Belanda dimulai pada tahun 1942.

Di awal Perang Dunia II di tahun 1940, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda kemudian mengumumkan keadaan siaga dan mengalihkan ekspor untuk Kekaisaran Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris.

Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat pun gagal di Juni 1941, saat itulah Jepang memulai penaklukkan hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Pada tanggal 8 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang.

Jendral Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada Jendral Hitoshi Immamura. Dengan demikian berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia.

Di awal masa pendudukannya, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan cara mengizinkan mengibarkan bendera Merah Putih, mengizinkan menggunakan Bahasa Indnoesia, dan mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Tentu saja hal ini membuat hati Rakyat Indonesia bahagia dan menyambut kedatangan Jepang serta menganggap bahwa mereka dapat membebaskan belenggu dari penjajah Belanda.

Selain itu, untuk memikat hati rakyat, Jepang juga membuat propaganda Tiga A yang berisi Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia.

Namun, seiring berjalannya waktu, sikap dan tindakan Jepang berubah. Mereka mulai melarang pengibaran bendera Merah Putih dan yang hanya boleh dikibarkan adalah bendera Hinomaru.

Selanjutnya mengganti lagu Indonesia Raya dengan lagu Kimigayo. Sejak itu, Rakyat Indonesia mulai tidak bersimpati dengan Jepang.

Jepang yang mereka juluki 'Saudara Tua' tidak seperti yang mereka janjikan sebelumnya.

Sementara itu, perkembangan Perang Asia Timur Raya mulai tidak menggembirakan. Kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran telah menimbulkan rasa tidak percaya dari rakyat.

Terdesak oleh kondisi seperti itu, Jepang berusaha memulihkan keadaan dan harus dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Mohammad Hatta.

Jepang bahkan membebaskan Soekarno yang saat itu ditahan di Padang oleh Pemerintah Hindia Belanda dan pada 9 Juli 1942 sudah bisa berada di Jakarta untuk bergabung dengan Mohammad Hatta.

Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat.

Pada bulan Desember 1942, dibentuklah panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa.

Saat itu, Soekarno, Hatta, KH Mas Mansur, dan Ki Hadjar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) pada 16 April 1943.

Mereka kemudian disebut sebagai empat serangkai yang diketuai oleh Soekarno.

Tujuan Putera adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda.

Menurut Jepang, Putera bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang.

Di samping tugas di bidang propaganda, Putera juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi.

Jepang benar-benar terancam dalam perangnya melawan sekutu. Untuk semakin menarik simpati bangsa Indonesia agar tetap mendukung Jepang, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Kumaikici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. BPUPKI beranggotakan 60 orang, ditambah beberapa pimpinan.

Sebagai ketua adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakil-wakil ketua, yakni Icibangase yang sekaligus sebagai kepala Badan Perundingan dan RP. Suroso yang sekaligus sebagai kepala sekretariat.

Sebagai kepala sekretariat, RP. Suroso dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. AG. Pringgodigdo. BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 diresmikan.

BPUPKI kemudian mengadakan siding-sidang. Secara garis besar sidang-sidang BPUPKI itu terbagi menjadi dua kali sidang.

Sidang BPUPKI I diadakan pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Kemudian Sidang BPUPKI II dilangsungkan pada tanggal 10 - 17 Juli 1945.

Sidang-sidang BPUPKI itu untuk merumuskan Undang-Undang Dasar.

Sidang pertama membahas bagi negara Indonesia merdeka. Waktu itu KRT.

Rajiman Widyodiningrat meminta pandangan dari para anggota mengenai dasar negara baru yang akan dibentuk.

Untuk itu, tampil beberapa tokoh untuk berpidato menyampaikan pandangannya.

Dari sekian banyak pembicara, ada tiga tokoh yang paling dipertimbangkan pandangan-pandangannya.

Mereka adalah Mr. Moh Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno.

Tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari terakhir dari rangkaian Sidang BPUPKI I. Dalam pidato itu yang istimewa ia mengajukan usul nama, lima asas yang disebut dengan Pancasila. Pidato Ir. Soekarno tanggal I Juni 1945 sering disebut dengan pidato lahirnya Pancasila.


Sumber : okezone.com

0 comments: