Malaysia Mendeportasi Pencari Suaka dari Myanmar, Mengapa Demikian?

Selasa, Oktober 25, 2022 Majalah Holiday 0 Comments

Malaysia Mendeportasi Pencari Suaka dari Myanmar, Mengapa Demikian?

Pada tanggal 6 Oktober sebuah pesawat lepas landas dari Malaysia membawa 150 pencari suaka kembali ke Myanmar.
Di antara mereka adalah Kyaw Hla, seorang perwira muda etnis Rakhine dari Angkatan Laut Myanmar, yang membelot tahun lalu dan melarikan diri ke Malaysia. Dia adalah salah satu dari enam pembelot Angkatan Laut Myanmar dalam penerbangan itu.

Sekarang dia kembali ke Myanmar, di penjara. Apa yang terjadi dengan pembelot lainnya masih belum jelas.
Pihak berwenang Malaysia tidak banyak berkomentar tentang hal ini. Padahal, ada beberapa penerbangan selanjutnya yang membawa para pencari suaka dideportasi kembali ke Myanmar.
Di sisi lain, Kedutaan Myanmar di Kuala Lumpur secara teratur mengunggah di halaman Facebook-nya tentang upaya mengirim kembali warga negara Myanmar yang tidak berdokumen resmi. Ada pula unggahan berisi foto-foto penumpang yang tampak bahagia dalam penerbangan serta foto-foto personel kedutaan berpose dengan pejabat imigrasi Malaysia.
Secara resmi, Malaysia tidak menerima pengungsi sebab negara tersebut bukan penandatangan Konvensi dan Protokol PBB tentang Pengungsi. Malaysia juga tidak mengakui status pengungsi yang diberikan kepada pencari suaka oleh Badan Pengungsi PBB (UNHCR), walau dengan catatan bahwa para pengungsi tersebut akan menghadapi risiko jika dikembalikan ke negara mereka.
Bagaimanapun, Malaysia dihuni 185.000 pengungsi terdaftar dan pencari suaka, serta lebih banyak lagi yang tidak terdaftar - kebanyakan dari Myanmar.
Sejauh ini Malaysia menampung 100.000 Muslim Rohingya, yang melarikan diri dari penindasan di Myanmar dan kamp-kamp yang penuh sesak di Bangladesh.
"Malaysia telah menjadi tujuan pilihan bagi sejumlah kelompok minoritas yang terancam dari Myanmar, termasuk Rohingya, Chin, dan Kachin," kata Phil Robertson dari Human Rights Watch.
"Komunitas-komunitas itu dan jaringan mereka di Malaysia membantu melindungi pendatang baru, dan mendukung upaya untuk mendapatkan status pengungsi dan perlindungan dari UNHCR," imbuhnya.
Sepupu Kyaw Hla, Saw Shwe Mya, yang telah tinggal di Malaysia selama beberapa tahun, mengatakan Kyaw tiba tahun lalu. Dia melarikan diri dari Myanmar setelah kudeta yang menggulingkan pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.
Istri Kyaw bergabung dengannya baru-baru ini. Keduanya berasal dari Kyauktaw, sebuah kota di Rakhine yang telah dilanda sejumlah pertempuran paling sengit antara tentara dan kelompok pemberontak Tentara Arakan yang berisi warga etnis Rakhine. Di kota itu pula ibu Kyaw masih tinggal bersama dua cucunya—dua putra Kyaw yang masih kecil.
Saw Shwe Mya mengatakan dirinya tidak bertanya apakah Kyaw terlibat dalam gerakan pembangkangan sipil yang menyebar di seluruh Myanmar untuk melawan kudeta setelah tentara merebut kekuasaan. Dia juga tidak tahu apakah Kyaw terdorong untuk membelot karena menentang kudeta, atau oleh konflik yang meningkat di Negara Bagian Rakhine.
Tapi Saw Shwe Mya bilang Kyaw berusaha untuk tidak menonjolkan diri dan tinggal di dekat Kuala Lumpur agar bisa mendaftar sebagai pencari suaka di UNHCR.
Kyaw melakukan pekerjaan apa pun untuk bertahan hidup. Menurut Saw, Kyaw mendaftar di PBB, dan mengharapkan untuk menerima kartu "Dalam Pertimbangan"—status seorang pencari suaka saat permohonan mereka sedang dipertimbangkan oleh UNHCR.
Sebagai pembelot dari militer Myanmar, yang telah memenjarakan ribuan pembangkang, Kyaw Hla akan menjadi calon kuat untuk menerima status pengungsi.
Dia menerima panggilan telepon pada 21 September yang menyuruhnya pergi mengambil kartu PBB, kata Saw Shwe Mya.
Namun, itu adalah tipuan: Kyaw dan istrinya ditangkap dan ditahan, selagi menunggu deportasi.
Setibanya di Yangon pada 6 Oktober, mereka berdua ditangkap dan sekarang ditahan secara terpisah di ibu kota Myanmar tersebut.
Ribuan orang kabur dari Myanmar setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil.
Pada masa lalu Malaysia membiarkan para pengungsi dan pencari suaka hidup dan mencari nafkah.
Tetapi dalam enam bulan terakhir, menurut Human Rights Watch, negara itu telah mendeportasi sekitar 2.000 pencari suaka Myanmar tanpa meninjau terlebih dahulu risiko yang mungkin mereka hadapi saat kembali ke Myanmar.
Sikap garis keras ini berbeda dengan sikap yang diambil pemerintah Malaysia terhadap rezim militer Myanmar, dan kesediaannya untuk menjangkau oposisi dan Pemerintah Persatuan Nasional, yang tetap setia kepada pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, adalah mantan aktivis hak asasi manusia. Dia dipandang oleh kubu oposisi Myanmar sebagai salah satu sahabat di ASEAN.
"Ini adalah kebijakan Dr. Jekyll dan Mr. Hyde," ujar Phil Robertson dari Human Rights Watch.
"Kementerian Luar Negeri bekerja keras menuntut agar junta menghormati hak asasi manusia dan mengakhiri kekerasan, sementara Kementerian Dalam Negeri dan Departemen Imigrasi membuat kesepakatan dengan Kedutaan Myanmar untuk mengirim pengungsi kembali," tambahnya.
Phil Robertson menilai sikap santai Malaysia terhadap pengungsi berubah pada puncak pandemi Covid, ketika masyarakat khawatir bahwa komunitas migran akan menyebarkan penyakit.
Pemeirntah Malaysia lantas menjalankan kebijakan deportasi massal sebagai langkah populer menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 19 November.
BBC menghubungi Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin untuk menanggapi kebijakan deportasi, tetapi yang bersangkutan belum merespons sama sekali.
Sementara itu, Kyaw Hla sedang menunggu nasib di sel penjara Yangon. Dia kemungkinan besar akan diadili secara rahasia di pengadilan militer, yang tidak mengenal pengajuan banding. Karena membelot, dia bisa dijatuhi hukuman mati.

Sumber : kumparan.com

0 comments: